04 November 2026
- BPOM RI
- 1 Likes
BPOM Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pemeriksaan BPK
Jakarta – BPOM berkomitmen memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kepatuhan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Entry Meeting/Pertemuan Awal Pemeriksaan Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 serta Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan BPOM Tahun 2026 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah, yang dilaksanakan pada Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi madya BPOM, pimpinan tinggi pratama, kepala Balai Besar dan Balai POM di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. Hadir pula Direktur Pemeriksaan VI.A Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI Ruben Artia Lambantoruan beserta tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemeriksaan oleh BPK ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPOM berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kualitas tata kelola sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.
Pemeriksaan interim Laporan Keuangan BPOM Tahun 2026 dilaksanakan selama 35 hari kerja, terhitung sejak 26 Oktober 2026. Pemeriksaan ini bertujuan memperoleh pemahaman dan informasi awal mengenai kondisi laporan keuangan BPOM sebagai dasar perencanaan pemeriksaan terinci.
Direktur Pemeriksaan VI.A Ditjen PKN VI Ruben Artia Lambantoruan menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan tahapan awal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam mempersiapkan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan. “Pemeriksaan interim ini bertujuan memperoleh data dan informasi sebagai bahan perencanaan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan BPOM. Melalui tahapan ini, pemeriksaan selanjutnya dapat dipersiapkan secara lebih terarah sekaligus mengurangi beban pemeriksaan pada tahap berikutnya,” jelasnya.
Sejalan dengan proses tersebut, Inspektorat Utama BPOM juga melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 yang dijadwalkan selesai pada minggu pertama November 2026. Upaya ini merupakan bagian dari pengawasan internal untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan memastikan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilaksanakan secara akuntabel.
Inspektur Utama BPOM Yan Hermawan menegaskan pentingnya langkah mitigasi secara proaktif oleh seluruh satuan kerja untuk meminimalkan potensi temuan pemeriksaan BPK. “Untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku, Inspektorat Utama terus mendorong setiap satuan kerja agar melakukan langkah-langkah mitigasi secara lebih proaktif terhadap berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan BPK,” ujarnya.
Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian satuan kerja meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa, pencatatan transaksi secara akurat dan tepat waktu, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai ketentuan. Selain itu, penguatan fungsi pengendalian internal melalui optimalisasi peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi hal penting.
Setiap transaksi juga harus didukung dokumentasi yang lengkap dan memadai sebagai bukti pertanggungjawaban. Satuan kerja turut didorong untuk menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan dan hasil pengawasan, baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya guna mencegah terulangnya permasalahan serupa.
Sementara itu, pemeriksaan kepatuhan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan selama 50 hari kerja sejak 26 Oktober 2026. Pemeriksaan ini mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran. Penilaian dilakukan untuk memastikan setiap tahapan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan internal BPOM.
BPOM memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar bentuk pengawasan eksternal, melainkan juga sarana evaluasi untuk mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Rekomendasi hasil pemeriksaan diharapkan menjadi masukan konstruktif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa agar semakin transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, BPOM berkomitmen menyediakan data dan informasi secara lengkap dan transparan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh tim pemeriksa. Inspektorat Utama juga akan terus mengawal proses pemeriksaan dengan berkoordinasi bersama Sekretariat Utama dan seluruh unit kerja BPOM, baik di pusat maupun daerah.
Kegiatan entry meeting ditutup dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan secara simbolis dari BPK kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama BPOM. Penyerahan tersebut menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan sekaligus menjadi bentuk koordinasi antara BPK dan BPOM dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. Melalui sinergi antara BPK dan seluruh jajaran BPOM, proses pemeriksaan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPOM secara berkelanjutan. (HM-Zein)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
